Plt Dinas Bina Marga Pengairan Dadang Airlangga menargetkan, bulan ini proyek pembangunan Jembatan Mahakam Kota (Mahkota) II digenjot kembali menyusul terbitnya hasil review desain dari Tim Independent Proof Check.

“Selama ini kegiatan proyek di lapangan tetap jalan hanya tidak segencar awal-awal pembangunannya. Itu karena, pelaksana proyek harus menunggu hasil kajian ulang tim independent proof check. Sekarang hasil kajian tim sudah keluar, jadi pekerjaan proyek bisa digenjot lagi,” beber Dadang Airlangga.

Sebagai pemilik (owner) proyek, pemkot memutuskan dilakukan kajian ulang desain Mahkota II setelah kontraktor proyek menemukan masalah pada titik bore pile, pylon penopang pilar utama jembatan di sisi Sungai Mahakam. Dari 40 titik bore pile yang direncanakan, 2 titik di antaranya mempunyai tingkat kedalaman mencapai 90 meter. Sementara, rata-rata kedalaman pipa yang direncanakan di lokasi pengeboran tersebut hanya sekitar 60 meter.

Setelah melakukan kajian, Tim Independent Proof Check, diketuai FX Supartono, memberikan 21 rekomendasi, hasil peninjauan ulang (review) desain Mahkota II. Rekomendasi meliputi seluruh struktur bangunan Mahkota II dari bagian atas hingga bagian dasar tiang jembatan.

“Secara garis besar, rekomendasi Tim Independent Proof Check meliputi jenis kabel stayed yang harus digunakan, struktur pylon, penambahan titik bore pile di lokasi pylon sisi Sungai Mahakam, desain tiang pancang, termasuk waktu pelaksanaan proyek yang harus mengikuti proyek terminal peti kemas Palaran,” jelas mantan Kasubdin Perencanaan Diskimbangkot itu.

Agenda rapat hari ini yang melibatkan Plt Kepala Dinas Bina Marga, Kasubdin Jembatan, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek Mahkota II itu, sekaligus membahas rencana pengesahan gambar desain jembatan sebagai tindak lanjut hasil review desain. “Perlu saya tegaskan, meskipun ada perubahan desain anggaran proyek jembatan Mahkota II sejauh ini belum berubah. Masih pada kisaran Rp 353 miliar,” sebutnya. Tapi, jaminan nilai proyek Mahkota II tetap tidak berlaku apabila pemerintah pusat jadi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). (eri)

Original Link http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?Berita=Samarinda&id=256330